Regulasi

Peraturan Walikota Pontianak No. 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pontianak

Keputusan Gubernur Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Keputusan Gubernur Nomor 109/HUMPRO/2013 Perubahan Lampiran Atas

Keputusan Gubernur Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Keputusan Gubernur No. 667/HUMAS/TAHUN 2015  tentang Penununjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Dasar Hukum dibentuknya PPID Kota Pontianak adalah :

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
• Keputusan Walikota Pontianak Nomor 267/DKI/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
• Keputusan Walikota Pontianak Nomor 412/DKI/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim PPID Pembantu Di Kota Pontianak.

Keputusan Direksi Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa